Hukum Bercinta Dengan Boneka Seks

 

Seiring berkembangnya zaman, teknologipun berkembang menjadi semakin canggih. Bahkan dalam persoalan seksualpun kini seseorang bisa menggunakan boneka seks untuk memuaskan hasrat seksualnya. Boneka seks dibuat dari bahan yang elastis dan lentur dan dibentuk sedemikian rupa sehingga wujudnya seperti seorang manusia asli. Beberapa di antaranya, memiliki fitur kecerdasan buatan sehingga orang bisa memiliki hubungan emosional dengan boneka tersebut. Namun, bagaimana Islam memandang hal ini?                           

Allah Ta’ala telah memberikan batasan-batasan kepada hambanya supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang tercela, termasuk dalam persoalan nafsu seksual. Dalam al-Qur’an, Allah berfirman:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُون

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada terceIa. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.(Q.S. al-Mukminun: 5-7)

 

Dalam menafsirkan ayat di atas, Ibnu Katsir mengatakan,

وَالَّذِينَ قَدْ حَفِظُوا فُرُوجَهُمْ مِنَ الْحَرَامِ، فَلَا يَقَعُونَ فِيمَا نَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ زِنًا أَوْ لِوَاطٍ، وَلَا يَقْرَبُونَ سِوَى أَزْوَاجَهُمُ الَّتِي أَحَلَّهَا اللَّهُ لَهُمْ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ مِنَ السَّرَارِيِّ

Dan orang-orang yang memelihara kemaluan mereka dari perbuatan yang diharamkan. Karena itu mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah yakni zina dan liwat. Dan mereka tidak mendekati selain dari istri-istri mereka yang dihalalkan oleh Allah bagi mereka, atau budak-budak perempuan yang mereka miliki dari tawanan perangnya (Tafsir Ibnu Katsir: V/462)

Sesuai dengan penafsiran Ibnu Katsir di atas, ayat 5-7 dari Surat al-Mukminun di atas ingin menjelaskan kepada kita bahwa tindakan memuaskan nafsu seks dengan selain isteri yang sah dan budak yang dimiliki adalah haram. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan,

وَقَدِ اسْتَدَلَّ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ، رحمه الله، وَمَنْ وَافَقَهُ عَلَى تَحْرِيمِ الِاسْتِمْنَاءِ بِالْيَدِ بِهَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ  قَالَ فَهَذَا الصَّنِيعُ خَارِجٌ عَنْ هَذَيْنَ الْقِسْمَيْنِ

Imam Syafi’i rahimahullah dan orang-orang yang mendukung pendapatnya menjadikan ayat ini yaitu Q.S. al-Mukminun: 5-6 sebagai dalil bahwa onani itu haram. Imam Syafi’i mengatakan bahwa perbuatan onani itu di luar kedua perkara tersebut (penyaluran seks kepada istri dan budak yang dimiliki). (Tafsir Ibnu Katsir: V/463)

 

Sekarang kita kembali kepada masalah penggunaan boneka seks sebagai alat memuaskan nafsu seks. Memperhatikan penjelasan Imam Syafi’i di atas, maka jelaslah bahwa penggunaan boneka seks tidak termasuk dalam dua katagori di atas yang dihalalkan Allah Ta’ala. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa penggunaan boneka seks sebagai alat memuaskan nafsu seks adalah haram meskipun boneka seks hanyalah benda mati. Kesimpulan ini juga dapat dipahami dari keterangan Syeikh Sulaiman al-Jamal dalam kitab beliau:

‌وَالنَّظَرُ ‌بِشَهْوَةٍ حَرَامٌ قَطْعًا مِنْ كُلِّ مَنْظُورٍ إلَيْهِ مِنْ مَحْرَمٍ وَغَيْرِهِ غَيْرَ زَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ اهـ. شَرْحُ م ر قَالَ ع ش عَلَيْهِ وَعُمُومُهُ يَشْمَلُ الْجَمَادَاتِ فَيَحْرُمُ النَّظَرُ إلَيْهَا بِشَهْوَةٍ اهـ

Memandang dengan syahwat kepada apapun, baik mahram maupun bukan mahram, hukumnya haram tanpa khilaf  kecuali isteri dan budak yang dimilikinya. Demikian keterangan Imam al-Ramli dalam syarahnya. ‘Ali Syibran Malasiy mengatakan, keumumannya mencakup juga benda mati. Karena itu, haram juga memandang dengan syahwat kepada benda mati.(Hasyiah al-Jamal ‘ala Syarh al-Manhaj: IV/122)

 

Apabila memandang dengan syahwat saja dapat dikatagori perbuatan haram, maka konsekuensi logisnya penggunaan boneka seks dengan melakukan hubungan intim atau penetrasi alat kelamin dalam vagina boneka seks tersebut lebih-lebih lagi diharamkan.

Namun apakah hubungan intim atau penetrasi alat kelamin dalam vagina boneka seks termasuk zina?. Dalam Minhaj al-Thalibin, Imam al-Nawawi membuat kriteria zina yang dapat dikenakan hukum hudud berupa rajam atau cambuk seratus kali sebagai berikut:

إيلَاجُ الذَّكَرِ بِفَرْجٍ مُحَرَّمٍ لعَيْنِهِ خَالٍ عَنْ الشُّبْهَةِ مُشْتَهًى يُوجِبُ الْحَدَّ.

Memasukkan zakar dalam faraj (kemaluan perempuan) yang diharamkan karena memasukkan itu sendiri, yang tidak ada unsur syubhat serta dalam faraj yang membangkitkan syahwat secara naluri dapat mewajibkan hukuman hudud.

 

Kemudian Khatib Syarbaini menjelaskan pengertian “musytahaan” di atas dengan perkataan beliau:

)مُشْتَهًى) طَبْعًا بِأَنْ كَانَ فَرْجُ آدَمِيٍّ حَيٍّ

Faraj yang membangkitkan syahwat secara tabi’at (naluri), yaitu faraj manusia yang hidup.(Mughni al-Muhtaj: V/442)

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bahwa penggunaan boneka seks sebagai alat memuaskan nafsu seks adalah haram meskipun boneka seks hanyalah benda mati. Namun demikian perbuatan penggunaan boneka seks tersebut tidak termasuk zina yang dapat dikenakan hukuman hudud berupa rajam atau cambuk seratus kali sebagaimana lazimnya dipaparkan dalam fiqh jinayah Islam. Karena boneka seks hanya benda mati, bukan manusia yang hidup

Wallahua’lam bisshawab

 

Bolehkah Menerima Uang dari Caleg?

 

Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, sangat mungkin bagi semua kalangan masyarakat untuk ikut serta andil, bahkan menjadi pemain, dalam pencalonan diri menjadi legislatif ataupun pemimpin pemerintahan. Banyak dari lapisan masyarakat yang sebelumnya fokus dalam dunia non-politik, kini berpindah masuk dalam percaturan politik dan bergelut memperebutkan kursi kekuasaan. Dari pengamatan kita di Indonesia, dalam memperoleh suara rakyat, banyak cara yang ditempuh oleh calon legislatif ataupun calon pemimpin. Sebagian calon ada yang hanya mengandalkan ketenaran di dunia non-politik, atau calon yang tidak memiliki ketenaran sama sekali, namun dengan modal finansial yang besar. Kekuatan finansial tersebut yang kemudian digunakannya sebagai sarana meraih suara mayoritas. Mereka dengan sangat piawai dalam menutupi money politik yang mereka lancarkan; mulai dari yang berwujud sumbangan terhadap lembaga-lembaga keagamaan dan pendidikan, hingga yang dibungkus rapi dalam bentuk hadiah dan pemberian secara individual. Sehingga, suap (risywah) sudah tidak lagi dilakukan di bawah meja kekuasaan, namun dengan menu dan aroma yang baru.

Menanggapi fenomena semacam ini, beberapa abad yang lalu Islam telah mengajarkan kepada kita bahwa risywah (sogok) merupakan tindakan yang tidak terpuji. Dari Ibnu Umar r.a, beliau berkata:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلعم الرَّاشِيَ وَالمُرْتَشِيَ

Rasulullah SAW melaknat penyogok dan penerima sogok (H.R. Abu Daud dan lainnya)

 

Al-Turmidzi menyatakan hadits ini hasan dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban.(Fath al-Alam karya Zakariya al-Anshariy: 673).

Dalam mengomentari kandungan hadits ini, Zakariya al-Anshariy menjelaskan kepada kita,

وفيه تحريم الرشوة على القاضي وغيره من الولاة لأنها ترفع إليه ليحكم بحق أو ليمتنع من ظلم وكلاهما واجب عليه فلا يجوز أخذ العوض عليه وأما دافعها وهو الراشي فإن توصل بها إلى باطل فحرام عليه، وإن توصل بها إلى تحصيل حق أو دفع ظلم فليس بحرام، ويختلف الحال في جوازه واستحبابه ووجوبه باختلاف المواضع

Dalam hadits memberi petunjuk haram menyogok qadhi dan pemangku kewenangan lainnya. Karena seseorang membuat laporan kepadanya agar mendapat hukum yang haq atau mencegah dari sebuah kedhaliman. Keduanya merupakan kewajibannya. Karena itu tidak boleh mengambil imbalan atas pekerjaannya itu. Adapun pemberinya yaitu penyogok apabila menjadikan sogokan tersebut sebagai perantaraan kepada suatu yang batil, maka hukumnya haram. Adapun apabila sogokannya itu sebagai perantaraan untuk mendapatkan haknya atau menolak kedhaliman, maka ini tidak haram. Terkait dalam hal boleh, anjuran atau wajib, ini tergantung perbedaan kondisinya. (Fath al-Alam karya Zakariya al-Anshariy: 673).

 

Imam al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Zakariya al-Anshari menegaskankan dalam Ihya ‘Ulumuddin sebagai berikut:

قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ الْمَالُ إنْ بُذِلَ لِغَرَضٍ آجِلٍ فَصَدَقَةٌ أَوْ عَاجِلٍ، وَهُوَ مَالٌ فَهِبَةٌ بِشَرْطِ الثَّوَابِ أَوْ عَلَى مُحَرَّمٍ أَوْ وَاجِبٍ مُتَعَيِّنٍ فَرِشْوَةٌ

Imam al-Ghazali mengatakan dalam al-Ihya, jika diberikan harta untuk tujuan mendatang (akhirat), maka dinamakan sadaqah atau untuk tujuan segera (imbalan​​​​​​ dunia) berupa harta maka dinamakan hibah bisyarthi al-tsawab (hibah dengan syarat imbalan). Jika pemberian harta itu atas perkara yang diharamkan atau kewajiban muaya'an (fardhu ‘ain) maka dinamakan risywah.(Asnaa al-Mathaalib, karya Zakaria al-Anshari: IV/300)

 

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam fatwanya No. 03 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Umum Menurut Perspektif Islam dalam fatwa point kedua disebutkan: “Memilih pemimpin dan wakil rakyat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan menjalankan fardhu ‘ain seperti shalat, dan lain-lain adalah hukumnya wajib.” Kemudian dalam point kelima disebutkan: “Politik Uang dan atau memberikan sesuatu untuk kemenangan kandidat tertentu hukumnya adalah haram.” Dan juga point keenam ada pemjelasan berikut ini: “Pemberian sesuatu baik langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan politik adalah perilaku yang tidak terpuji, baik yang memberi atau yang menerima.”

Keterangan-keterangan di atas memberi pemahaman kepada kita sebagai berikut :

1.  Pemangku kewenangan yang diberikan oleh pemerintah seperti qadhi dan lainnya wajib menetapkan/memilih sesuatu dengan kebenaran dan wajib menolak kedhaliman

2.  Memilih pemimpin dan wakil rakyat yang bertaqwa kepada Allah SWT hukumnya wajib

3.  Kewajiban menetapkan/memilih sesuatu dengan kebenaran dan menolak kedhaliman tersebut menjadi alasan hukum haram menerima imbalan apapun dari pihak yang tidak berwenang memberinya. Ini dapat dikatagorikan sebagai risywah yang diharamkan.

4.  Namun demikian, apabila sipemberi imbalan tersebut bertujuan untuk mengambil haknya yang terdhalimi serta tidak ada jalan lain selain dengan cara memberikan imbalan, maka tidak dianggap sebagai risywah. Artinya tidak haram dari sisi pemberi tetapi tetap haram dari sisi penerima

Sesuai dengan uraian di atas, jika kita terapkan untuk penomena yang sudah kita paparkan di awal tulisan ini, yaitu penomena sumbangan terhadap lembaga-lembaga keagamaan dan pendidikan dan lainnya ataupun pemberian secara individual dalam rangka mengubah pilihan sipenerima dalam pemilihan legislatif maupun pemilhan calon pemimpin, maka tindakan tersebut merupakan risywah yang diharamkan baik dari sisi pemberi maupun penerimanya. Kesimpulan ini berdasarkan pemahaman kita berikut ini:

1.  Risywah tidak hanya dalam konteks putusan hukum saja, tapi lebih luas dari itu sebagaimana penjelasan pengarang kitab Asnaa al-Mathalib di atas. Pemilih calon legislatif dan pemilih calon pemimpin merupakan individu yang diberikan kewenangan oleh pemerintah  dalam memilih. Karena itu, individu pemilih dalam hal ini sama hukumnya seperti qadhi dan pemangku kewenangan lainnya.

2.  Pemilih wajib memilih calon legislatif dan calon pemimpin yang sesuai dengan keyakinannya. Karena itu, apabila menerima imbalan harta dari pihak calon legislatif atau calon pemimpin apakah itu mengubah pilihannya ataupun tidak, hukumnya haram, karena pemilih wajib memilih sesuai keyakinannya meskipun tanpa imbalan apa-apapun. Ini akan bertambah haram lagi apabila si pemilih mempunyai niat menipu dengan jalan menerima uang tetapi pilihannya tidak berubah sesuai keinginan sipemberi. 

3.  Apabila pemberian tersebut bertujuan melakukan suatu perbuatan yang diharamkan berupa upaya mengubah pilihan masyarakat dalam memilih pemimpin atau wakilnya dalam pemerintahan dengan jalan pemberian imbalan sejumlah harta. Ini merupakan tindakan kedhaliman merebut hak orang lain tanpa haq yang diharamkan, baik dari sisi pemberi maupun penerima

4.  Namun demikian, apabila sipemberi imbalan tersebut bertujuan untuk mengambil haknya yang terdhalimi dan tidak ada jalan lain selain dengan cara memberikan imbalan, maka tidak dianggap sebagai risywah. Artinya tidak haram dari sisi pemberi tetapi tetap haram dari sisi penerima

Wallahua’lam bisshawab

 

 

 

 

 

Carter (sewa) dan mawah kebun dalam pandangan Islam

 

Hukum carter (sewa) kebun untuk memiliki buahnya.

Carter (sewa) kebun untuk memiliki buahnya, hukumnya tidak sah.

Alasannya sebagai berikut :

1.  Dari Abu Hurairah r.a, berbunyi :

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Rasulullah SAW melarang jual beli al-hashaah dan gharar. (H.R. Muslim)

 

Berdasarkan hadits ini, sebuah akad dalam tidak boleh mengandung kemungkinan gharar (tipuan). Ketika misalnya, ketika pohon ini disewakan selama dua tahun  dan dalam kondisi normal, kita tidak bisa memastikan hasilnya. Apakah nanti akan berbuah setiap tahun atau sebaliknya, sering gagal panen. Lain halnya ketika ada pohon yang disewakan untuk sesuatu yang manfaat  yang bukan dalam bentuk benda, misalnya untuk hiasan dekorasi walimah pernikahan atau untuk tempat berteduh. Ini jelas manfaatnya jelas dan terukur. Hal yang sama juga berlaku pada kasus menyewa kolam untuk memancing ikan. Karena mengambil ikan yang diqashad dalam akad sewa belum tentu bisa terwujud karena tergantung keadaan, apakah ikan tersebut bisa bisa ditangkap dengan pancing pada ketika itu atau tidak.

2. Dalam kitab Fathul Muin, Zainuddin al-Malibari mengatakan :

ورؤيته أي المعقود عليه إن كان معينا فلا يصح بيع معين لم يره العاقدان أو أحدهما كرهنه وإجارته للغرر المنهي عنه وإن بالغ في وصفه.

Dan melihatnya, yakni melihat barang yang diakadkan seandainya barangnya tertentu. Maka tidak sah jual beli barang yang tertentu selama tidak dilihat oleh dua pihak yang melakukan akad atau salah satunya. Sama juga hukumnya ini akad gadai dan sewa,meskipun disifatinya secara sempurna, karena ada gharar yang terlarang padanya.(Fathul Mu’in, (dicetak pada hamisy I’anah al-Thalibin): III/9-10)

 

2.  Akad sewa diperuntukan mengambil manfaat yang bukan dalam bentuk benda seperti mendiami rumah yang disewa, tidak dalam bentuk benda seperti mengambil buah dari kebun yang disewa. Zainuddin al-Malibari mengatakan :

فلا يصح اكتراء بستان لثمرته لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة قصدا.ونقل التاج السبكي في توشيحه اختيار والده التقي السبكي في آخر عمره صحة إجارة الأشجار لثمرها وصرحوا بصحة استئجار قناة أو بئر للانتفاع بمائها للحاجة.

Maka tidak sah menyewa kebun untuk buahnya, karena benda tidak dapat dimiliki dengan qashad akad sewa. Namun dalam kitab Tausyihnya, al-Taj al-Subki pernah mengutip pilihan bapaknya, al-Taqy al-Subki pada akhir umurnya sah sewa pohon untuk buahnya dan para ulama telah menjelaskan sah sewa terusan air atau sumur untuk mengambil manfaat airnya karena hajad.(Fathul Mu’in, (dicetak pada hamisy I’anah al-Thalibin): III/114)

 

Namun menurut keterangan pengarang I’anah al-Thalibin, pendapat al-Taqy al-Subki di atas adalah dhaif. (I’anah al-Thalibin: III/114)

3.  Imam al-Nawawi mengatakan :

الخامسة: لا يحوز أن يستأجر بركة ليأخذ منها السمك فلو استأجرها ليحبس فيها الماء حتى يجتمع فيها السمك جاز على الصحيح

Yang kelima : Tidak boleh menyewa kolam supaya mengambil ikan darinya. Karena itu, seandainya seseorang menyewa kolam untuk menahan air dalamnya sehingga terkumpul ikan di dalamnya, maka ini boleh berdasarkan pendapat shahih. (Al-Nawawi, Raudhah al-Thalibin: V/256)

 

4.  Dalam kitab Asnaa al-Mathalib disebut :

(وَتَصِحُّ إجَارَةُ مُصْحَفٍ وَكِتَابٍ) لِمُطَالَعَتِهِمَا وَالْقِرَاءَةِ مِنْهُمَا.(لَا) إجَارَةُ (بِرْكَةٍ لِصَيْدِ سَمَكٍ) مِنْهَا فَلَا تَصِحُّ كَاسْتِئْجَارِ الْأَشْجَارِ لِلثِّمَارِ (وَتَصِحُّ) إجَارَتُهَا (لِحَبْسِ مَا فِيهَا) حَتَّى يَجْتَمِعَ فِيهِ السَّمَكُ ثُمَّ (يَصْطَادَ مِنْهُ) .

Sah sewa mashaf al-Qur’an dan kitab untuk muthala’ah dan membaca keduanya, tidak sah menyewa kolam untuk berburu ikan darinya, maka tidak sah menyewa pohon untuk buahnya, akan tetapi sah menyewa kolam untuk menahan air di dalamnya sehingga berkumpul ikan di dalamnya, kemudian memburunya. (Zakariya al-Anshari, Asnaa al-Mathalib: II/435)

 

Mawah kebun

Mawah adalah aqad perjanjian antara dua orang (pemilik harta dan pengelola harta) untuk mengelola terhadap suatu harta dimana pengelola akan mendapatkan sebagian dari hasil yang didapati dari usaha tersebut yang jumlahnya  berdasarkan perjanjian antara keduanya,

Mawah yang sering berlaku dalam masyarakat Aceh ada beberapa macam ;

1.      Mawah binatang ternak.

2.      Mawah kebun palawija.

3.      Mawah kebun tanaman keras.

4.      Mawah tanah, (memawahkan tanah yang belum sepenuhnya menjadi lahan bercocok tanam, sasarannya untuk menjadi lahan pertanian)

5.      Mawah usaha (mawah yang terjadi pada para nelayan dan usaha lainnya)

6.      Mawah kerja, seperti mawah on meria (daun sagu) untuk dijadikan atap rumah, daun atap rumbia biasanya dibagi dua.

(Mawah dalam Masyarakat Aceh oleh Tgk. Abuyazid Al-Yusufie: 1-2)

 

Dalam tulisan ini, mengkhususkan pembahasan mawah pada tanaman keras dengan harapan menjadi solusi hukum terhadap tradisi carter (sewa) kebun untuk memiliki buahnya.yang dinyatakan tidak sah dalam mazhab Syafi’i. Dalam fiqh ada kajian hukum musaaqaah. Ibnu Hajar al-Haitami mendevinsikan musaaqaah:

‌)الْمُسَاقَاةِ) هِيَ مُعَامَلَةٌ عَلَى تَعَهُّدِ شَجَرٍ بِجُزْءٍ مِنْ ثَمَرَتِهِ مِنْ السَّقْيِ الَّذِي هُوَ أَهَمُّ أَعْمَالِهَا

Musaaqaah adalah akad muamalah untuk melakukan pengelolaan tumbuh-tumbuhan berupa menyiram yang merupakan yang terpenting dari bentuk pengelolaan lainnya dengan imbalan separuh buahnya (Tuhfah al-Muhtaj VI/106)

 

Dengan kata lain, musaaqaah adalah aqad perjanjian antara dua orang (pemilik kebun dan pengelola kebun) untuk mengelola sebidang kebun dimana pengelola akan mendapatkan sebagian dari hasil yang didapati dari usaha tersebut yang jumlahnya  berdasarkan perjanjian antara keduanya

Kemudian beliau menjelaskan objek musaaqaah menurut qaul jadid:

)وَمَوْرِدُهَا النَّخْلُ وَالْعِنَبُ) لِلنَّصِّ فِي النَّخْلِ وَأُلْحِقَ بِهِ الْعِنَبُ بِجَامِعِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَإِمْكَانِ الْخَرْصِ

Objek musaaqaah adalah kurma dan anggur karena ada nash dalam hal kurma. Adapun anggur disamakan dengan kurma dengan persamaannya sama-sama wajib zakat memungkinkan perkiraannya.(Tuhfah al-Muhtaj VI/107)

 

Berdasarkan ini, maka musaaqaah ini identik dengan akad mawah kebun tanaman keras yang sudah menjadi tradisi di Aceh sebagaimana dalam penjelasan Tgk. Abuyazid Al-Yusufie di atas.

Dalam qaul qadim musaaqah ini dibolehkan pada semua tumbuh-tumbuhan yang ada pohonnya dan berbuah :

)وَجَوَّزَهَا الْقَدِيمُ فِي سَائِرِ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ (لِقَوْلِهِ فِي الْخَبَرِ السَّابِقِ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ وَلِعُمُومِ الْحَاجَةِ وَاخْتِيرَ وَالْجَدِيدُ الْمَنْعُ؛ لِأَنَّهَا رُخْصَةٌ فَتَخْتَصُّ بِمَوْرِدِهَا

Pendapat qadim membolehkan musaaqaah pada semua tumbuh-tumbuhan yang berbuah. Karena hadits sebelumnya, yaitu buah dan zuru’ dan karena umum hajat. Pendapat ini ada yang memilihnya. Pendapat jadid, terlarang, karena musaaqaah rukhsah. Karena itu, hanya berlaku pada yang ada nashnya. (Tuhfah al-Muhtaj VI/107-108)

 

Penjelasan lebih lanjut terkait makna tumbuh-tumbuhan yang berbuah.dapat diperhatikan pada kutipan di bawah ini;

قَوْلُ الْمَتْنِ (فِي سَائِرِ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ) احْتَرَزَ بِالْأَشْجَارِ عَمَّا لَا سَاقَ لَهُ كَالْبِطِّيخِ وَقَصَبِ السُّكَّرِ وَبِالْمُثْمِرَةِ عَنْ غَيْرِهَا كَالتُّوتِ الذَّكَرِ وَمَا لَا يُقْصَدُ ثَمَرُهُ كَالصَّنَوْبَرِ فَلَا تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ عَلَيْهِمَا عَلَى الْقَوْلَيْنِ اهـ مُغْنِي

Perkataan matan: (pada semua pohon yang berbuah), pada perkataan pohon tidak termasuk di dalamnya tumbuh-tumbuhan yang tidak mempunyai pohonnya seperti semangka dan tebu. Pada perkataan berbuah tidak termasuk di dalamnya yang tidak berbuah seperti murbei jantan dan tumbuhan yang memang tidak diqashad buahnya seperti cemara. Maka tidak boleh musaaqah pada keduanya berdasarkan kedua qaul. Hasyiah Syarwani ‘ala Tuhfah al-Muhtaj: VI/107-108)

 

Pendapat qadim ini sebagai penjelasan Tuhfah al-Muhtaj di atas ada ulama pengikuti Syafi’i yang memilihnya. Diantara ulama yang memilih pendapat qadim ini adalah Imam al-Nawawi. Pendapat qadim ini juga merupakan pendapat Malik dan Ahmad sebagaimana penjelasan di bawah ini.

)وَجَوَّزَهَا الْقَدِيمُ فِي سَائِرِ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ) كَتِينٍ وَتُفَّاحٍ لِوُرُودِهِ فِي الْخَبَرِ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ وَلِعُمُومِ الْحَاجَةِ، وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ

Pendapat qadim membolehkan musaaqaah pada semua tumbuh-tumbuhan yang berbuah.seperti tin, apel karena datang pada hadits yaitu buah dan zuru’ dan juga karena umum hajat. Pendapat qadim ini telah dipilih oleh pengarang (Imam al-Nawawi) dalam tashih al-Tanbih (Nihayah al-Muhtaj: V/246)

 

Zainuddin al-Malibari mengatakan,

وجوزها القديم في سائر الاشجار، وبه قال مالك وأحمد، واختاره جمع من أصحابنا

Pendapat qadim membolehkan musaaqaah pada semua tumbuh-tumbuhan. Pendapat ini merupakan pendapat Malik dan Ahmad. Sekelompok pengikut Syafi’I telah memilih pendapat ini. (Hasyiah I’anah al-Thalibin ‘ala Fathul Muin : III/125)

 

Alhasil, menurut hemat kami carteran kebun untuk memiliki buahnya yang sudah kita nyatakan tidak sah menurut mazhab Syafi’i karena mengandung gharar dapat ganti akadnya dengan melakukan akad musaaqaah (dalam tradisi di Aceh biasanya disebut dengan mawah) dengan berpegang pada qaul qadim Imam Syafi’i dengan memperhatikan catatan/pertimbangan berikut ini.

1.  Qaul qadim ini tidak terlalu dhaif. Buktinya qaul qadim ini juga merupakan pendapat Malik dan Ahmad

2.  Qaul qadim ini telah dipilih minhaitsu dalil, tidak minhaitsu mazhab oleh sekelompok ulama Syafi’iyah (di dalamnya termasuk Imam al-Nawawi)

3.  Qaul qadim ini merupaka solusi untuk ummat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Ini merupakan hajat yang sifatnya umum

4.  Karena ini merupakan pendapat dhaif dalam mazhab, maka tidak boleh menjadi fatwa. Akan tetapi boleh di amalkan untuk diri sendiri. Kepada orang alim dibolehkan menyampaikan cara pengamalan ini dengan jalan irsyad, tidak dengan jalan fatwa.

Syeikh Ahmad al-Khathib mengatakan,

قال في الفوائد وكذا يجوز الأخذ والعمل لنفسه بالأقوال والطرق والوجوه الضعيفة الا بمقابل الصحيح فان الغالب فيه انه فاسد و يجوزالافتاء به للغير بمعنى الارشاد وبه قال الشيخ ابن حجر في الفتاوي

Pengarang al-Fawaid mengatakan, demikian juga boleh mengambil dan beramal untuk diri sendiri qaul, thuruq-thuruq dan wajh dhaif kecuali lawan dari pendapat shahih, karena ghalibnya fasid dan boleh juga berfatwa dengannya untuk orang lain dengan makna irsyad (memberikan bimbingan). Penjelasan ini juga telah dikemukakan oleh Syeikh Ibnu Hajar dalam al-Fatawa. (Hasyiah al-Nufahaat ‘ala Syarah al-Warqaat: 170)

 

Muhammad bin Sulaiman al-Kurdiy mengatakan dalam al-Fawaid al-Madaniyah sebagai berikut :واما اذا افتاه بالضعيف على طريق التعريف بحاله وانه يجوز للعامي تقليده بالنسبة للعمل به فغير الممتنع كما سنبينه لك ان شاء الله تعالى

Adapun apabila seseorang berfatwa dengan pendapat dha’if atas jalan memberitahukan keadaan dhaifnya, maka itu tidak terlarang sebagaimana akan kami jelaskan kepadamu Insya Allah Ta’ala dan boleh bagi orang awam taqlidnya dinisbahkan untuk beramal. (al-Fawaid al-Madaniyah: 58)

Batas Kewajiban Ketauhidan bagi orang awam

 

Pengertian ilmu tauhid.

Tauhid menurut bahasa adalah :

العلم بأن الشيِء واحدا

Mengetahui sesuatu adalah satu

 

Sedangkan menurut syara’ adalah :

علم يقتدر به على اثبات العقائد الدينية مكتسب من أدلتها اليقينية

Ilmu yang dengan sebabnya mempunyai kemampuan menetapkan ‘aqaid agama, ilmu tersebut diusahakan dari dalil-dalil yang yakin. (Hasyiah al-Bajuriy ‘ala Jauharah al-Tauhid : 38)

 

Dalil yaqiniyah ini mencakup dalil ‘aqli dan dalil naqli.

Maudhu’ (objek) ilmu tauhid

1.  Zat Allah Ta’ala dari aspek sifat yang wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah Ta’ala

2.  Zat rasul-rasul Allah dari aspek sifat yang wajib, mustahil dan jaiz bagi mereka

3.  Alam yang bersifat mumkinat atau baharu dari aspek dapat mengantarkan kepada keyakinan ada penciptanya

4.  Al-sam’iyaat (keyakinan yang hanya dapat dipahami dari keterangan nash syara’) dari aspek kewajiban mengi’tiqadnya. (Hasyiah al-Bajuriy ‘ala Jauharah al-Tauhid : 39)

Tsamarah (manfaat) ilmu tauhid

Mengenal Allah Ta’ala dengan dalil yang qath’i dan mendapat kemenangan mendapatkan kebahagiaan yang abadi (Hasyiah al-Bajuriy ‘ala Jauharah al-Tauhid : 39)

Pencetus  ilmu tauhid

Yang membangun pondasi dan pencetus pertama ilmu tauhid adalah Imam al-Asy’ari dan Imam al-Maturidiy serta pengikut keduanya, dalam arti kedua imam ini dan pengikutnya merupakan orang pertama yang membukukan ilmu tauhid serta menolak argumentasi-argumentasi kaum Muktazilah dan kelompok sesat lainnya. Adapun kandungan keyakinan aqidahnya sudah duluan ada bersumber dari Nabi Muhammad SAW serta nabi-nabi sebelumnya. (Hasyiah al-Bajuriy ‘ala Jauharah al-Tauhid : 40)

Sumber rujukan

Sumber rujukan ilmu tauhid adalah dalil akal dan naqal (Hasyiah al-Bajuriy ‘ala Jauharah al-Tauhid : 40)

 Hukumnya

Hukum mempelajari ilmu tauhid adalah fardhu ‘ain atas setiap mukallaf (Hasyiah al-Bajuriy ‘ala Jauharah al-Tauhid : 40)

Batasan minimal fardhu ‘ain mengetahui ilmu tauhid

Secara garis besar kewajiban iman sesuai dengan pengertian iman yang dikemukakan oleh Ibrahim al-Bajuri berikut ini :

تصديق النبي صلعم في كل ما جاء وعلم من الدين بالضرورة

Membenarkan Nabi SAW pada setiap yang datang dan dimaklumi dari agama secara dharuri. (Hasyiah al-Bajuriy ‘ala Jauharah al-Tauhid : 90-91)

 

Kemudian Ibrahim al-Bajuri menjabarkan sebagai berikut :

ويكفي الإجمال فيما يعتبر التكليف به إجمالا كالإيمان بغالب الأنبياء والملائكة، ولا بد من التفصيل فيما يعتبر التكليف به تفصيلا كالإيمان بجمع من الأنبياء والملائكة، فالجمع الذي يجب معرفتهم تفصيلا من الأنبياء خمسة وعشرون

Memadai secara ijmal dalam perkara-perkara yang dii’tibar taklif secara ijmal seperti mengimani umumnya para nabi dan malaikat dan tidak boleh tidak mengimani secara tafshil dalam perkara-perkara yang dii’tibar taklif secara tafshil seperti mengimani sekelompok para nabi dan malaikat. Karena itu, kelompok para nabi yang wajib mengenalnya secara tafshil adalah 25 orang. (Hasyiah al-Bajuriy ‘ala Jauharah al-Tauhid : 91)

 

Mengimani jumlah para nabi 25 orang secara tafshil ini bukan dalam arti wajib menghafal nama 25 nabi., akan tetapi dengan makna tidak mengingkarinya apabila nama-nama tersebut dikemukakan kepadanya.

ومعنى كون الإيمان واجبا بهم تفصيلا إنه لو عرض عليه واحد منهم لم ينكر نبوته ولا رسالته، فمن أنكر نبوة واحد منهم أو رسالته كفر، لكن العامي لا يحكم عليه بالكفر إلا إن أنكر بعد تعليمه، وليس المراد أنه يجب حفظ أسمائهم خلافا لمن زعم ذلك،

Makna mengimani para nabi secara tafshil adalah apabila dikemukakan salah satu nama para nabi tersebut, tidak diingkar kenabian dan kerasulannya. Maka barangsiapa yang mengingkari kenabian atau kerasulannya, hukumnya adalah kafir. Akan tetapi tidak dihukum kafir orang awam kecuali dia mengingkarinya sesudah mentaklimnya. Ini bukan maksudnya, wajib menghafal nama-nama mereka, ini berbeda dengan pendapat yang mendakwa demikian. (Hasyiah al-Bajuriy ‘ala Jauharah al-Tauhid : 91-92)

 

Alhasil, iman adalah :

فالإيمان شرعا هو التصديق بجميع ما جاء به النبي، مما علم من الدين بالضرورة إجمالا في الإجمالي، وتفصيلا في التفصيلي

Iman menurut syara’ adalah membenarkan semua yang didatang oleh Nabi SAW, yaitu yang dimaklumi dari agama secara dharuriy secara ijmal dalam perkara ijmali dan tafshil dalam perkara tafshili. (Hasyiah al-Bajuriy ‘ala Jauharah al-Tauhid : 92)

 

Apabila kita jabarkan lebih lanjut, maka kewajiban dalam hal aqidah dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1.  Mengetahui dan mengi’tiqad sifat yang wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah Ta’ala dengan dalil akal yang ijmali (al-uluhiyaat)

2.  Mengetahui dan mengi’tiqad sifat yang wajib, mustahil dan jaiz bagi rasul-rasul dengan dalil akal yang ijmali.(al-Nubuwaat)

3.  Mengetahui dan mengi’tiqad berita-berita yang sifatnya qath’i dari nash syara’ (al-sam’iyaat) seperti adanya hari kebangkitan, surga dan neraka, mizan, hisab, azab kubur, kolam nabi SAW, titian sirathal mustaqim, melihat tuhan di surga, adanya malaikat baik secara ijmal maupun tafshil, adanya para nabi dan rasul baik secara ijmal maupun tafshili, adanya jin, syaithan, dan lain-lain.

Adapun batas kewajiban mengenal dalil ketauhidan, Imam al-Sanusi menjelaskan sebagai berikut:  

 ولا نزاع بين المتكلمين في عدم وجوب المعرفة بالدليل التفصيلي على الأعيان وإنما هو كفاية

Tidak ada pertentangan di antara ahli kalam tentang tidak wajibnya mengetahui dalil mendetail (dalil tafshiliy) terhadap masing-masing orang. Itu tidak lain hanyalah fardhu kifayah. (‘Umdat Ahl at-Taufîq :13).

 

Mendalami tauhid dengan metode ilmu kalam

Ilmu kalam merupakan argumentasi-argumentasi rasional untuk mempertahankan aqidah Islam dari rongrongan syubhat-syubhat dan kesesatan baik dari internal umat Islam yang menyimpang maupun dari pihak eksternal. Ibnu Khaldun mengatakan :

Ilmu kalam sebagaimana penjelasan Ibnu Khaldun adalah :

هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف واهل السنة

Ilmu yang membahas tentang argumentasi tentang aqidah keimanan dengan berlandaskan kepada akal serta membantah golongan ahli bid’ah yang menyimpang dari akidah mazhab salaf dan kaum ahlussunah. (Muqaddimah Ibnu Khaldun : 458)

 

Argumentasi-argumentasi teologis dalam ilmu kalam tergolong rumit bagi kebanyakan orang awam. Tidak semua orang mampu mengenal Tuhan dengan cara dialektis (qiyas ‘aqli), seperti misalnya menyusun argumen: “Alam ini berubah, setiap yang berubah pastilah baharu, setiap yang baharu pasti ada penciptanya, pencipta dari segalanya adalah Tuhan”. Demikian juga seperti teori kemustahilan daur dan tasalsul 

ولا يشترط معرفة النظر على طريق المتكلمين من تحرير الادلة وترتيبها ودفع الشبهة الواردة عليها

Tidak disyaratkan mengenal nadhar (dalil) dengan metode para ahli kalam dalam hal mengonsep dan penyusunan dalil serta menolak syubhat yang muncul atasnya.(Hasyiah al-Dusuqi ‘ala Syarh Umm al-Baraahiin : 67)

 

Bahkan memperkenalkan ilmu tauhid kepada awam dalam bentuk kajian dan argumentasi yang rumit, tidak dapat dicerna dengan akal umum manusia seperti ilmu kalam dan kajian tasauf tingkat tinggi menjadi haram, karena dapat menjerumus orang awam kepada kesesatan.

Ibnu Abbas dari Nabi SAW bersabda :

أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم

Kami diperintahkan berbicara dengan manusia menurut qadar akal mereka.(H.R. al-Dailamiy)

Hadits ini meskipun dhaif, akan tetapi didukung oleh hadits yang ditakhrij oleh Imam Muslim dalam muqaddimah Shahihnya dari Ibnu Mas’ud, berkata :

ما أنت بمحدث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة

Tidaklah kamu berbicara dengan suatu kaum suatu pembicaraan yang tidak sampai akal mereka kecuali hal itu menjadi fitnah bagi sebagian mereka.

(al-Ajwabah al-Mardhiah, karangan al-Shakhawiy : I/294)

 

Sesuai dengan ini, tidak heran sebagian ulama mengharamkan belajar kitab Umm al-Barahiin. Al-Sayyid ‘Alawiy bin Ahmad al-Saqaaf mengatakan,

وقد جزم بعضهم حرمة قرأة أم البرأهين عقيدة السنوسي على بعض العوام

Sebagian ulama menegaskan haram membaca Kitab Umm al-Baraahiin, Aqidah al-Sanusi atas sebagian awam.(Sab’ah al-Kutub al-Mufidah; 38)

 

Dalam ilmu tasauf terkenal ungkapan :

فقد قال العارفون ‌إفشاء ‌سر الربوبية كفر

Para ulama ‘arifiin mengatakan, membuka rahasia ketuhanan adalah kufur (Ihya ulumuddin: I/100)

 

Dalam Fath al-Mu’in, Zainuddin al-Malibariy mengatakan,

نعم، يحرم على من لم يعرف حقيقة اصطلاحهم وطريقتهم مطالعة كتبهم فإنها مزلة قدم له، ومن ثم ضل كثيرون اغتروا بظواهرها.

Namun demikian, haram atas orang yang tidak mengenal hakikat istilah dan metode mereka (ahli shufi) muthala’ah kitab-kitab mereka. Karena yang demikian dapat menggelincirkannya. Karena inilah, banyak orang yang tertipu dengan makna dhahirnya.(Hasyiah I’anah al-Thalibin ‘ala Fath al-Mu’in: 134)